Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Hubungannya bagi Sistem Ekonomi
Seperti yang Anda ketahui, ekonomi Indonesia sedang menuju masa transisi. Namun kita menghadapi masalah ekonomi ketenagakerjaan dan defisit dalam anggaran dll. Pemerintah harus membuat kebijakan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat kebijakan fiskal.
Namun, apa itu kebijakan fiskal? Mari kita pahami lebih jauh.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian dalam upaya mencapai tujuan ekonomi yaitu stabilitas harga, pemenuhan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah memiliki dua pengungkit saat menetapkan kebijakan fiskal:
- Mengubah tingkat dan komposisi perpajakan, dan / atau
- Ubah tingkat pengeluaran di berbagai sektor ekonomi.
Ada tiga jenis utama kebijakan fiskal:
Netral: Jenis kebijakan ini biasanya dilakukan ketika perekonomian berada dalam kondisi ekuilibrium. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah sepenuhnya didanai oleh penerimaan pajak, yang memiliki pengaruh netral pada tingkat kegiatan ekonomi.
Ekspansi: Jenis kebijakan ini biasanya dilakukan pada masa resesi untuk meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menghabiskan lebih banyak uang daripada mengumpulkan pajak.
Kontraksi: Jenis kebijakan ini dilakukan untuk membayar hutang pemerintah dan membatasi inflasi. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah lebih rendah daripada penerimaan pajak.
Pada saat resesi, ekonom Keynesian menyarankan bahwa meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan tarif pajak adalah cara terbaik untuk merangsang permintaan agregat.
Keynesian berpendapat bahwa pendekatan ini harus digunakan pada saat resesi atau aktivitas ekonomi rendah sebagai alat penting untuk membangun fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pemenuhan lapangan kerja.
Sejarah Kebijakan Fiskal
Mula pengambilan kebijakan ini adalah berawal dari Amerika Serikat. Sebelum Depresi Hebat, yang berlangsung dari 29 Oktober 1929, hingga permulaan masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II, pendekatan pemerintah Amerika terhadap ekonomi adalah laissez-faire.
Setelah Perang Dunia II, ditentukan bahwa pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam perekonomian untuk mengatur pengangguran, siklus bisnis, inflasi, dan biaya uang.
Dengan menggunakan campuran kebijakan moneter dan fiskal (bergantung pada orientasi politik dan filosofi mereka yang berkuasa pada waktu tertentu, satu kebijakan dapat mendominasi kebijakan lainnya), pemerintah dapat mengontrol fenomena ekonomi.
Tujuan Kebijkan Fiskal
1. Pemenuhan Lapangan Pekerjaan
Tujuan pertama dan terpenting dari kebijakan fiskal dalam ekonomi berkembang adalah untuk mencapai dan mempertahankan lapangan kerja dalam suatu perekonomian.
Di negara-negara seperti itu, bahkan jika pekerjaan penuh tidak tercapai, semboyan utamanya adalah menghindari pengangguran dan mencapai keadaan pemenuhan lapangan kerja.
Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran dan kekurangan pekerjaan, negara harus mengeluarkan biaya yang cukup untuk pengeluaran sosial dan ekonomi. Pengeluaran ini akan membantu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan efisiensi produktif ekonomi.
Dengan cara ini, pengeluaran publik dan investasi sektor publik memiliki peran khusus untuk dimainkan di negara modern.
Investasi yang terencana dengan baik tidak hanya akan memperluas pendapatan, output dan lapangan kerja tetapi juga akan meningkatkan permintaan yang efektif melalui proses pengganda dan ekonomi akan bergerak secara otomatis menuju lapangan kerja penuh.
Selain investasi publik, investasi swasta juga dapat didorong melalui pembebasan pajak, konsesi, pinjaman murah, subsidi, dll.
Di daerah pedesaan, upaya dapat dilakukan untuk mendorong industri dalam negeri dengan memberikan mereka pelatihan, harga kebutuhan murah, peralatan dan fasilitas pemasaran. Pengeluaran untuk semua tindakan ini akan membantu memberantas pengangguran dan kurangnya pekerjaan.
Dalam konteks ini, Prof. Keynes membuat rekomendasi berikut untuk mencapai lapangan kerja penuh dalam suatu perekonomian:
- Untuk menangkap daya beli yang berlebihan dan untuk mengekang pengeluaran pribadi:
- Mengkompensasi kekurangan dalam investasi swasta melalui investasi publik;
- Kebijakan pajak atau suku bunga rendah untuk menarik lebih banyak pengusaha swasta.
2. Stabilitas Harga
Ada kesepakatan umum bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas adalah tujuan bersama bagi negara-negara berkembang. Di negara berkembang, ketidakstabilan ekonomi diwujudkan dalam bentuk inflasi.
Prof Nurkse percaya bahwa “tekanan inflasi memang melekat dalam proses investasi tetapi cara untuk menghentikannya bukanlah dengan menghentikan investasi. Mereka dapat dikendalikan dengan berbagai cara lain, salah satunya adalah metode kebijakan fiskal yang ampuh. ”
Oleh karena itu, di negara berkembang, inflasi merupakan fenomena permanen dimana terdapat kecenderungan kenaikan harga akibat tren peningkatan belanja publik.
Sebagai akibat dari kenaikan pendapatan, permintaan agregat melebihi penawaran agregat. Barang modal dan barang konsumsi gagal mengimbangi peningkatan pendapatan.
Dengan demikian, hal ini mengakibatkan kesenjangan inflasi. Kenaikan harga yang disebabkan oleh permintaan yang diperkuat oleh inflasi yang mendorong biaya menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan.
Kenaikan harga meningkatkan permintaan akan lebih banyak upah. Hal ini selanjutnya menimbulkan keberlanjutan harga upah yang berulang. Jika situasi ini tidak dikendalikan secara efektif, ini dapat berubah menjadi hiper inflasi.
Singkatnya, kebijakan fiskal harus berusaha menghilangkan hambatan dan kekakuan struktural yang menyebabkan ketimpangan di berbagai sektor perekonomian.
Selain itu, harus memperkuat kontrol fisik atas komoditas penting, pemberian konsesi, subsidi dan perlindungan dalam perekonomian. Singkatnya, langkah-langkah fiskal maupun moneter berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
3. Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pada dasarnya, kebijakan fiskal dalam perekonomian yang sedang berkembang, hendaknya ditujukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dipercepat.
Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dicapai dan dipertahankan tanpa stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah fiskal seperti perpajakan, pinjaman publik dan pembiayaan defisit, harus digunakan dengan benar sehingga produksi, konsumsi dan distribusi tidak memberikan pengaruh yang merugikan.
Ini harus mempromosikan ekonomi secara keseluruhan yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita.
4. Alokasi Sumber Daya yang Optimal
Langkah-langkah fiskal seperti program perpajakan dan pengeluaran publik dapat sangat mempengaruhi alokasi sumber daya di berbagai pekerjaan dan sektor.
Padahal pendapatan nasional dan pendapatan per kapita negara-negara terbelakang sangat rendah.
Untuk menggerakkan perekonomian, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur sosial melalui langkah-langkah kebijkan fiskal seperti pengeluaran publik, subsidi dan insentif dapat mempengaruhi alokasi sumber daya di saluran yang diinginkan.
Pembebasan pajak dan konsesi pajak dapat banyak membantu dalam menarik sumber daya menuju industri yang disukai.
Sebaliknya, perpajakan yang tinggi dapat menarik sumber daya di sektor tertentu. Di atas segalanya, pembatasan langsung konsumsi dan investasi yang tidak produktif secara sosial dapat membantu dalam mobilisasi sumber daya dan pemeriksaan lebih lanjut dari tren inflasi dalam perekonomian.
Terkadang, kebijakan perlindungan adalah alat yang berguna untuk pertumbuhan beberapa industri yang diinginkan secara sosial di negara yang belum berkembang.
5. Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan
Tidaklah perlu untuk menekankan pentingnya pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi yang sedang tumbuh.
Secara umum, ketidaksetaraan kekayaan tetap ada di negara-negara seperti pada tahap awal pertumbuhan, terkonsentrasi di beberapa oknum.
Itu juga karena kepemilikan pribadi mendominasi seluruh struktur perekonomian. Selain itu, ketidaksetaraan yang ekstrim menciptakan ketidakpuasan politik dan sosial yang selanjutnya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
Untuk itu, kebijakan fiskal pemerintah yang sesuai dapat dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pendapatan berbagai lapisan masyarakat.
Untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan keadilan distributif, pemerintah harus berinvestasi pada saluran-saluran produktif yang menguntungkan kelompok berpenghasilan rendah dan membantu dalam meningkatkan produktivitas dan teknologi mereka.
Oleh karena itu, pengeluaran redistribusi harus membantu pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi harus membantu redistribusi.
Dengan demikian, program fiskal yang terencana dengan baik, belanja publik dapat membantu pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak positif terhadap distribusi pendapatan.
Kesenjangan antar daerah juga dapat dihilangkan dengan memberikan insentif kepada daerah tertinggal. Kebijakan pajak redistributif harus sangat progresif dan bertujuan untuk memberlakukan pajak yang berat pada bagian masyarakat yang lebih kaya dan membebaskan masyarakat yang lebih miskin.
Demikian pula, barang-barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan atas, dapat dikenakan pajak yang berat.
6. Stabilitas Ekonomi
Langkah-langkah fiskal, dalam skala yang lebih besar, meningkatkan stabilitas ekonomi dalam menghadapi fluktuasi siklus internasional jangka pendek.
Fluktuasi ini menyebabkan variasi dalam hal perdagangan, membuat yang paling menguntungkan bagi negara maju dan tidak menguntungkan bagi negara berkembang.
Jadi, untuk tujuan membawa stabilitas ekonomi, metode fiskal harus memasukkan fleksibilitas yang tertanam dalam sistem anggaran sehingga pendapatan dan pengeluaran pemerintah dapat secara otomatis memberikan efek kompensasi pada naik atau turunnya pendapatan negara.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tekanan internal dan eksternal. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal dikoreksi dengan kebijakan, yang lebih dikenal sebagai ‘kebijakan tarif’ daripada kebijakan fiskal agregat.
Dalam masa boom, bea keluar dan impor harus diberlakukan untuk meminimalkan dampak fluktuasi siklus internasional.
Untuk mengekang penggunaan daya beli tambahan, bea masuk yang tinggi atas barang-barang konsumsi dan pembatasan impor barang mewah sangat penting.
Selama masa resesi, pemerintah harus menjalankan program pekerjaan umum melalui pembiayaan defisit. Intinya, kebijakan fiskal harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian.
7. Pembentukan dan Pertumbuhan Modal
Modal mengambil tempat sentral dalam setiap aktivitas pembangunan di suatu negara dan kebijakan fiskal dapat diadopsi sebagai alat penting untuk mempromosikan tingkat pembentukan modal setinggi mungkin.
Perekonomian yang baru berkembang tercakup dalam ‘lingkaran setan kemiskinan’. Oleh karena itu, pertumbuhan yang seimbang diperlukan untuk mendobrak lingkaran setan yang hanya mungkin dilakukan dengan pembentukan modal yang lebih tinggi.
Begitu suatu negara keluar dari cengkeraman keterbelakangan, hal itu merangsang investasi dan mendorong pembentukan modal.
8. Mendorong Investasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempercepat laju investasi di sektor publik maupun swasta dalam perekonomian. Kebijakan fiskal, misalnya, harus mendorong investasi di sektor publik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume investasi di sektor swasta.
Dengan kata lain, kebijakan fiskal harus mengarah pada perkembangan ekonomi yang pesat dan harus mendorong investasi di jalur-jalur yang dianggap paling diinginkan dari sudut pandang masyarakat.
Ini harus bertujuan untuk membatasi konsumsi dan investasi yang mencolok di saluran yang tidak produktif.
Pada tahap awal pembangunan ekonomi, pemerintah harus berusaha membangun overhead ekonomi dan sosial seperti transportasi dan komunikasi, irigasi, pengendalian banjir, listrik, pelabuhan, pelatihan teknis, pendidikan, rumah sakit dan fasilitas sekolah, sehingga dapat menyediakan fasilitas eksternal ekonomi untuk mendorong investasi di sektor industri dan pertanian ekonomi.
Penyegaran ekonomi ini akan membantu dalam memperluas ukuran pasar, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas investasi marjinal sosial. Di sini harus diingat bahwa proyek produktivitas marjinal sosial harus dipilih dengan bijak dengan tetap melihat implikasi praktisnya.
Jenis Kebijkan Fiskal
Di awal kita sudah membaca tiga kebijakan fiskal yaitu netral, ekspansi, dan kontaksi. Namun apa pengertian dari tiga kebijiakan tersebut? Berikut adalah pemaparannya.
Kebijakan Fiskal Ekspansi
Pemerintah dapat mendukung kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan selama penurunan ekonomi.
Kebijakan fiskal ekspansif biasanya melibatkan pengeluaran yang lebih besar yang melebihi pendapatan pajak daripada selama periode normal, terutama pada langkah-langkah yang meningkatkan lapangan kerja (seperti pembangunan pekerjaan umum baru) sekaligus mengurangi pajak untuk merangsang permintaan konsumen.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Selama periode pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tinggi dan lapangan kerja penuh, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal kontraktif untuk “mengerem” ekonomi yang sedang berkembang, terutama ketika kenaikan inflasi menjadi perhatian.
Kebijakan fiskal kontraktif melibatkan pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. (Ketika jenis kebijakan fiskal ini diterapkan selama perlambatan ekonomi, ini disebut sebagai “kebijakan penghematan” dan memungkinkan pemerintah menghemat uang.)
Kebijakan Fiskal Netral
Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan netral apabila tingkat pengeluaran pemerintah terkait penerimaan pajak stabil dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dianggap sebagai kebijakan “default” ketika ekonomi tidak berkembang pesat atau menyusut, dan pemerintah tidak bermaksud untuk campur tangan secara aktif dalam perekonomian.
Hubugan Kebijakan Fiskal dengan Sistem Ekonomi
Berapa banyak uang yang harus dikumpulkan pemerintah dalam bentuk pajak, dan bagaimana seharusnya pemerintah membelanjakan uang yang dikumpulkan atau dipinjam, seperti yang mungkin terjadi?
Idenya adalah untuk menemukan keseimbangan antara tarif pajak dan pengeluaran publik. Misalnya, mendorong ekonomi yang stagnan dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, yang juga dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif, berisiko menyebabkan inflasi meningkat.
Hal ini karena peningkatan jumlah uang dalam perekonomian, yang diikuti dengan peningkatan permintaan konsumen, dapat mengakibatkan penurunan nilai uang — artinya dibutuhkan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu yang nilainya tidak berubah.
Ini adalah pertanyaan sentral dari kebijakan fiskal. Ketika dikombinasikan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal membentuk kebijakan ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah berusaha mempengaruhi dan mengatur perekonomian.
Sementara semua pemerintah mengandalkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, politisi dan ekonom terus memperdebatkan bagaimana dan kapan intervensi pemerintah adalah yang terbaik.
Itulah pembahasan lengkap mengenai kebijakan fiskal yang berguna bagi Anda terutama jika Anda adalah seorang pemilik bisnis yang akrab dengan masalah perpajakan dan juga pembayaran multi mata uang. Hal ini dikarenakan kebijkan fiskal sangat berpengaruh pada sistem perekonomian di suatu negara.
Ingin artikel seperti ini ada di website perusahaan Anda? Atau sedang mencari jasa penulis artikel? Hubungi kami melalui tautan ini.
Berikut adalah artikel bisnis lainnya yang bisa Anda baca: